Ketua TP-PKK Mimika Ny. Suzy Herawaty Rettob bersama Sekretaris TP-PKK Mimika Sara Lisa, menghadiri kegiatan Program Pembelajaran dan Penilaian wajib belajar 13 tahun dan Perencanaan Penganggaran sebagai program advokasi prioritas di gelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua di Jayapura pada 21 hingga 23 Juli 2025, yang di gelar di Suny Grand Lake Hotel Sentani.
Kebijakan wajib belajar 13 tahun di Indonesia akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026, dengan penambahan satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
Rincian Kebijakan:
· Perluasan:
Program wajib belajar diperluas dari sebelumnya 9 tahun (SD, SMP) menjadi 13 tahun, termasuk PAUD.
· Fokus:
Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan dasar yang kuat sejak usia dini, dengan tujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan.
· Target:
Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dari PAUD hingga SMA/SMK atau sederajat.
· Tantangan:
Pemerintah juga menyadari perlunya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai, serta kesiapan daerah dalam pelaksanaan program ini.
Tujuan Kebijakan:
· Pemerataan Akses:
Memastikan semua anak, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.
· Peningkatan Kualitas SDM:
Dengan pendidikan yang lebih panjang dan berkualitas, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul dan berdaya saing.
· Penguatan Pendidikan Dasar:
PAUD diakui sebagai fondasi penting, sehingga program ini memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dasar yang kuat sejak awal.
· Peningkatan Kesadaran:
Diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Tindak Lanjut:
· Koordinasi:
Pemerintah akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Desa, untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif.
· Afirmasi:
Pemerintah akan memberikan afirmasi pada PAUD yang sudah ada di masyarakat, serta memberikan dukungan untuk fasilitas pendidikan lainnya seperti rumah belajar dan pendidikan jarak jauh.
· Peningkatan Kapasitas Guru:
Guru akan terus didukung untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam memberikan pendidikan yang berkualitas.
Dengan persiapan yang matang dan sinergi dari berbagai pihak, program wajib belajar 13 tahun diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.